Hukum lingkungan: dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir

Buku ini membicarakan terkait hukum lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir. Keseluruhan isi dari buku ini mengambarkan bagaimana kebijakan pertanahan di wilayah pesisir semestinya dilakukan sehingga dalam pembangunan di wilayah pesisir aspek lingkungan dan sosial juga diperhatikan di samping aspek aspek lainnya.

ocean policy dalam membangun negeri bahari di era otonomi daerah

negara-negara yang menjadi adidaya sekarang ini sejak berabad-abad lalu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penguasaan kekuatan laut.

Politik Kelautan dan Perikanan

Buku ini memberikan pemahaman terkait kondisi kelautan dan perikanan di Indonesia secara holistis dan fundamental. Karena permasalahan kelautan dan perikanan perlu dipahami dalan konteks yang lebih luas. Bab 1 memberikan pemaparan pengelolaan wilayah pesisir dalam tinjauan ekologi politik pesisir. Bab 2 memaparkan isu nelayan dan politik industrialisasi perikanan. Bab 3 memaparkan mengenai poli…

Bicara Itu Ada Seninya: Rahasia Komunikasi yang Efektif

Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Anda dapat be;ajar dari banyak pengalaman orang-orang terkenal dan juga mengenai rahasia inti komunikasi. Ketika komunikasi menjadi hal penting untuk bersaing, penulis kemudian membuat buku ini yang berisi tentang pengalaman pengembangan diri, teknik komunikasi, persuasi dan negosiasi. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bi…

Tuntutan Filipina Terhadap Sabah: Implikasi dari Segi Sejarah, Undang-Undang …

Tuntutan Filipina Terhadap Sabah menjadi suatu isu yang telah merusak hubungan dua negara tetangga tersebut, Malaysia dan Filipina. Berbagai perjanjian dan konvensi berkenaan dengan tuntutan tersebut dibahas dan diulas dengan terperinci. Penulis telah mengemukakan masalah ini berdasarkan fakta-kta sejarah, dan seterusnya menjelaskan kesahihan asas-asas tuntutan yang merdasakan undang-undang ked…

Is the welfare state justified?

This book the dominant positions in contemporary political philosophy-egalitarianism, positive-rights theory, communitarianism, and many forms of liberalism-should converge in a rejection of central welfare-state institutions.

dasar-dasar hukum pidana Indonesia

Buku ini membahas tentang dasar-dasar hukum pidana diantaranya: penafsiran undang-undang pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut tempat, pasal 1 ayat 1 KUHP, tentang tindak pidana atau strafbaarfeit,, dolus dan culpa.dll

The Behavior of Law Perilaku Hukum

Persamaan di depan hukum adalah salah satu asas atau prinsip normatif yang sangat fundamental. Artinya hukum tidak membeda-bedakan siapapun yang datang meminta keadilan kepadanya. Itulah cita-cita hukum, itulah hukum seharusnya yang coba ditegakkan kapan pun dan di mana pun.

Studi parlemen: Sejarah, konsep, dan lanskap politik Indonesia

Buku ini memberikan pemahaman dan informasi mengenai parlemen Indonesia dengan mengambarkan latar belakang dari struktur, organisasi, dan fungsi parlemen dan contoh parlemen dari belahan dunia lain sebagai pembanding.

Pengelolaan pendidikan: dari teori menuju implementasi

Pendidikn sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan bangsa menempati posisi yang sangat strategis. Namun demikian, berbagai tantangan dan kendala dihadapi oleh dunia pendidikan, semakin hari semakin meningkat. Pendidikan yang bermutu, relevan, efektif dan efisien menjadi dambaan setiap pengelola pendidikan. Pendidikan juga dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat dari kemajuan ilmu…

Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasi…

Buku ini menghimpun baik gagasan konseptual maupun gagasan kontekstual terkait pengadopsiannya metode omnibus maupun isu-isu sektoral yang memang diproyeksikan terdampak dari hadirnya undang-undang dengan metode omnibus tersebut.

Model penilaian kinerja wakil rakyat: panduan untuk menilai kinerja Anggota D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 124 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 .068 ALA m - 328.068 ALA m

Pengantar wawasan hukum di Indonesia dari negara hukum hingga advokasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5589-44-7

Deskripsi Fisik

xxi, 276 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.052 AMA p

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxiii,236 hlm.;26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 ANA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…

Akhir Pasar Bebas: Siapa Pemenang dalam Perang antara Negara dan Swasta?

Sejumlah pemerintah otoriter, yang tertarik untuk menikmati kedahsyatan ekonomi kapitalisme tetapi mengkhawatirkan pasar bebasnya yang tak terkendali, telah menemukan sesuatu yang baru: kapitalisme negara. Dalam sistem ini, pemerintah memanfaatkan pasar untuk menimbun kekayaan yang dapat digunakan sekehendak hati kalangan pejabat politik. Buku ini semacam panduan guna memahami kecenderungan be…

Cakrawala Gagasan Dari Daerah Untuk Indonesia

Menyajikan sudut pandang tentang berbagai persoalan di negeri ini. Mengungkap jejak benang kusut di sektor politik, ekonomi, hukum, sosial, energi, hingga pemerintahan yang menghambat mekarnya kualitas bangsa kita.

Reviu rencana kerja anggaran: pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-446-919-1

Deskripsi Fisik

ix, 238 hal. ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 DAD r

Sosiologi Hukum Kontemporer: Praktik Harapan Penegakan Hukum

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat sebagai respons atas penerapan hukum. Sosiologi hukum tidak mempelajari ‘law in book’ dalam artian memahami hukum sebatas norma dalam perundang-undangan melainkan sosiologi hukum adalah ilmu yang berfokus pada ‘law in action’, yakni penerapan hukum dalam masyarakat dan reaksi masyarakat atas penerapan hukum …

Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2019

DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…