Indeks kemandirian desa: Metode, hasil, dan alokasi program pembangunan

Indeks Kemandirian Desa (IKD) merupakan data yang disusun untuk mengukur hasil pembangunan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desain IKD telah sesuai dengan hasil kajian teoritis, kebijakan dan instrumen pengumpulan data yang biasa dilakukan di Indonesia. Hasil dari pembangunan desa masa kini bisa menjadi bahan evalusi untuk perbaikan perencanaan pembangunan desa dalam…

The Indonesian ngo agenda toward the year 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 284 hal. : il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 IND

ASEAN dan AIPO dalam kawasan yang berubah

2 eks

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang masih dilakukan dengan pendekatan top down, seremonial, formalitas, merupakan bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat desa terhadap manajemen pembangunan masyarakat desa. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa diperlukan reorientasi pendekatan kebijakan pembangunan.

Profil desa tertinggal Indonesia 1994

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-539-045-7

Deskripsi Fisik

xii, 268 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 PRO

Runtuhnya Gampong Di Aceh

Indonesia adalah sebuah negara yang tengah berada dalam proses transformasi sosial dan politik. Salah satu lokasi atau arena berlangsungnya transformasi sosial dan poltik itu berada di wilayah desa, atau sebutan lainnya gampong, nageri, kampung, marga dan sebagainya. Sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelekngkapan budaya asli, termasuk …

Pokok-pokok pembangunan masyarakat desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 196 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 SIA p

Pokok-pokok sosiologi pedesaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 56 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 SIS p

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 …

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…

Gerakan kembali ke desa

2 eks

Sosiologi pedesaan jilid 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-420-030-1

Deskripsi Fisik

viii, 255 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 SOS

Sosiologi pedesaan jilid 1

2 eks

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Konflik dan Perkembangan Kawasan Pasca-Perang Dingin

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9052-31-9

Deskripsi Fisik

xiv, 250 hlm. ; 23 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

335.027 KON

Seputar kedung ombo

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 523 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 STA s

Kota Yogyakarta 1880-1930 Sejarah Perkembangan Sosial

2 eks

Keuangan Daerah & Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas…

Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…

Pokok-pokok sosiologi pedesaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

147 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 WIR p

Daya Saing Perekonomian Nasional: Kebutuhan Dasar dan Penguatan Efisiensi

Temuan utama dalam buku ini secara lebih spesifik didedikasikan untuk berkontribusi dalam penajaman perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan efisensi ekonomi sektoral pembangunan nasional.

Pedoman pengelolaan anggaran fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksaan tugas dan wewenang DPR RI serta hak dan kewajiban Anggota. Mengingat pentingnya pelaksaan tugas dan kewenangan fraksi DPR RI maka perlu didukung oleh anggaran dalam pelaksaan kegiatannya dan diharapkan anggaran tersebut dapat dike…