Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Wilayah Negara adalah salah satu masalah Indonesia. Jujurnya masalah itu adalah batasan semenjak tahap persiapan republik ini. Sidang BPUPKI, tidak bisa mematok batas wilayah Negara Indonesia yang operasional. Makanya UUD 1945 tidak memuat lingkup area wilayah nasional secara tegas.
Ratifikasi konvensi standard minimum rules for the treatment of prisoners adopted by the first united nation congress on the prevention of the crime and the treatment of offenders(1955) oleh Indonesia menjadi diubahnya penyebutan idiom penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan inilah para narapidana kemudian mendapatkan binaan. Peran sipir penjaga lembaga pemasyarakatan …
Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama bertahun-tahun ikut menangani kasus atau sengketa tata usaha Negara serta materi penyajian yang berhubungan dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara. Substansi buku ini meliputi pembahasan tenta
Buku berjudul Tenaga Kerja Asing : analisis aolitik hukum ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya; politik hukum pengendalian TKA yang dilakukan melalui persyarat…
Buku ini membahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan hukum divestasi, antara lain konsep teoritis dan pengertian, pengertian dan klasifikasi transaksi, pengertian dan penggolongan saham, teori-teori, kajian nomartif terhadap divestasi pemerintah, divestasi saham di bidang pertambangan, analisis sosio-yuridis terhadap putusan sales and purchase agreement, analisis yuridis terhadap putusan…
Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…
Lahirnya undang-undang hak cipta yang baru ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi di kalangan negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal dan malahan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang cu…
In this book analyze the diplomatic ralationship between korea and japan during the period of the formation of modern nation-states in the nineteenth century. in doing so, three main issues are explored: i) the nature of the Korean-Japanese diplomatic relations institutionalized and stabilized for several hundred years as a peculiar international system; Kyorin, ii) how this system was connecte…
Kurun waktu 1955-1965 adalah dasawarsa membekunya hubungan Indonesia-Amerika Serikat (AS) hingga ke titik nadir. Pada awal 1950-an, saat warna politik AS terhadap Negara-negara Asia ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan politik pembendungan (containment policy) AS terhadap ancaman menjalarkan komunisme dari Republik Rakyat Cina, di Indonesia komunisme justru bak kemb…
Anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri. B…