Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan berkuasa dan hak milik dalam sudut pandang Undang-undang Hukum Perdata. Dimulai dengan ulasan singkat dan umum mengenai peraturan hokum kebendaan di Indonesia.
Buku ini membahas mengenai hukum pada umumnya, hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, dll
Buku ini menelisik konsep kebebasan pembentuk undang-undang yang dituangkan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, sekaligus melakukan kritik terhadap konsep dimaksud. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan konsep ideal mengenai kebebasan pembentuk undang-undang serta menemukan parameter uji konstitusionalitas yang mampu membatasi kebebasan demikian.
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …
Konflik berulang antara lain disebabkan panjangnya antrian regenerasi di Golkar. Regenerasi seolah mampat. Golkar Diharapkan jadi role model rumah persemaian kader calon pemimpin. Karena itu, Golkar harus mampu menciptakan kontestasi/kompetisi dengan memberikan peluang dan akses yang sama untuk kader-kader terbaik.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan buku ini terletak pada inventarisasi, sitematisasi dan analisis terhadap pembaharuan yang dihadirkan dari pu…
perang atau damai dalam wawasan politik internasional menelaah pergeseran-pergeseran dua kutub diametral. Konsensus dan konflik dalam kerangka politik global.
Buku ini membahas persoalan sekitar kemandirian pengadilan dalam upaya penegakan hukum pidana. Ada dua masalah yang menjadi fokus studi ini. Pertama, tentang persoalan kemandirian pengadilan baik teori maupun praktek, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan apa implikasinya terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, bagaimana upaya penataan kemandirian pengadilan menuju sistem peradilan pidana yan…
Salah satu cerita menarik di dunia investasi 'paper asset' adalah kisah Ann Scheiber, seorang pensiunan IRS (Internal Revenue Service). Di usia 50 tahun, ia menginvestasikan seluruh tabungannya sebanyak US$5.000 untuk membeli saham. Sejak itu ia hanya menggunakan uang yang diperoleh dari dividen untuk membeli saham yang lain, tanpa menggunakan uang baru satu dola pun. KETIKA MENINGGAL DUNIA, IA…
Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.
Buku ini membahas seputar tentang perpajakan, mengenal pemeriksaan pajak, penyidikan tindak pidana perpajakan, penagihan pajak dll
Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.
Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …
Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di Indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutkan pada masa Indonesia merdeka, yaitu pada masa sesudah proklamasi sampai masa sesudah tahun 1959. Melihat sejarahnya, peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Dimana sistem peradilan ini akan selalu me…
Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan,perkembangan pemikiran dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggaran pemilu; …
Tidak dapat dibantah, Indonesia merupakan sebuah negeri dengan penduduk miskin yang masih banyak. Keadaan ini diakibatkan sistem ekonomi yang tidak memungkinkan distribusi kue pembangunan secara merata. Pusat-pusat ekonomi dikuasai oleh sekelompok elite tertentu, sedangkan mayoritas rakyat menjadi penggembira saja. Lebih parah lagi, kekuatan-kekuatan kapitalis asing dengan leluasa membenamkan t…