Buku ini membahas persoalan sekitar kemandirian pengadilan dalam upaya penegakan hukum pidana. Ada dua masalah yang menjadi fokus studi ini. Pertama, tentang persoalan kemandirian pengadilan baik teori maupun praktek, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan apa implikasinya terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, bagaimana upaya penataan kemandirian pengadilan menuju sistem peradilan pidana yan…
Salah satu cerita menarik di dunia investasi 'paper asset' adalah kisah Ann Scheiber, seorang pensiunan IRS (Internal Revenue Service). Di usia 50 tahun, ia menginvestasikan seluruh tabungannya sebanyak US$5.000 untuk membeli saham. Sejak itu ia hanya menggunakan uang yang diperoleh dari dividen untuk membeli saham yang lain, tanpa menggunakan uang baru satu dola pun. KETIKA MENINGGAL DUNIA, IA…
Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.
Buku ini membahas seputar tentang perpajakan, mengenal pemeriksaan pajak, penyidikan tindak pidana perpajakan, penagihan pajak dll
Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.
Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …
Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di Indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutkan pada masa Indonesia merdeka, yaitu pada masa sesudah proklamasi sampai masa sesudah tahun 1959. Melihat sejarahnya, peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Dimana sistem peradilan ini akan selalu me…
Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan,perkembangan pemikiran dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggaran pemilu; …
Tidak dapat dibantah, Indonesia merupakan sebuah negeri dengan penduduk miskin yang masih banyak. Keadaan ini diakibatkan sistem ekonomi yang tidak memungkinkan distribusi kue pembangunan secara merata. Pusat-pusat ekonomi dikuasai oleh sekelompok elite tertentu, sedangkan mayoritas rakyat menjadi penggembira saja. Lebih parah lagi, kekuatan-kekuatan kapitalis asing dengan leluasa membenamkan t…
Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…
Buku ini membahas tentang hukum investasi pada pasar modal syariah dengan titik berat pada aspek legal dalam aplikasinya. Fokus pembahasan buku ini adalah tentang berbagai aturan hukum mengenai investasi pada pasar modal syariah dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di pasar modal, baik berupa undang-undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, peraturan Bapepam, dan peraturan-p…
Buku ini membahas beberpa permasalahan penting dalam eksplorasi migas Indonesia. Khususnya hal-hal yang terkait dengan biaya eksplorasi, kontrak migas, mekanisme cost recovery yang sering kali digelumbungkan oleh perusahaan produsen migas. Buku ini terbagi dalam sembilan bab, antara lain: Sejarah awal pemanfaatan minyak dan gas bumi, transformasi minyak dan gas bumi menjadi barang ekonomi, pe…
Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum, sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai agent of development. Banyak faktor dan masalah yang menunjang timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh berbagai negara dan kasus-k…
Buku ini membahas tentang kurikulum berbasis standard, dan dalam buku ini memberikan contoh dan model program-program, diskusi atas pertanyaan, sebuah contoh kurikulum interdisipliner yang lengkap dan usulan aktivitas yang dapat di gunakan untuk membangun kurikulum integrative yang berbasis standard.
Buku ini berbicara tentang India dan Cina yang letaknya bersebelahan pada peta bumi. Seraya memelihara akar kebudayaan yang sangat kuat, mereka mendominasi sekolah-sekolah tinggi dalam bidang-bidang ilmu yang luas, mulai dari kedokteran, teknik, matematika, sains, sampai bidang bisnis dan ilmu-ilmu yang sangat spesifik seperti tekstil dan biologi. Meskipun kebijakan ekonomi kedua negara ini san…
jilid 1, jilid 2.
Buku ini mengajak Anda untuk memahami esensi hukum agraria di Indonesia dari berbagai perspektif, baik menyangkut aspek hukum, bisnis, sosial, dan permasalahan-permasalahan seputar properti. Buki ini juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, praktisi bisnis, dan semua orang yang sedang menemui masalah-masalah hukum/legal terkait dengan kepemilikan properti. Materi yang dibahas dalam…
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.