Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…
Buku ini membahas tentang hukum investasi pada pasar modal syariah dengan titik berat pada aspek legal dalam aplikasinya. Fokus pembahasan buku ini adalah tentang berbagai aturan hukum mengenai investasi pada pasar modal syariah dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di pasar modal, baik berupa undang-undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, peraturan Bapepam, dan peraturan-p…
Buku ini membahas beberpa permasalahan penting dalam eksplorasi migas Indonesia. Khususnya hal-hal yang terkait dengan biaya eksplorasi, kontrak migas, mekanisme cost recovery yang sering kali digelumbungkan oleh perusahaan produsen migas. Buku ini terbagi dalam sembilan bab, antara lain: Sejarah awal pemanfaatan minyak dan gas bumi, transformasi minyak dan gas bumi menjadi barang ekonomi, pe…
Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum, sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai agent of development. Banyak faktor dan masalah yang menunjang timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh berbagai negara dan kasus-k…
Buku ini membahas tentang kurikulum berbasis standard, dan dalam buku ini memberikan contoh dan model program-program, diskusi atas pertanyaan, sebuah contoh kurikulum interdisipliner yang lengkap dan usulan aktivitas yang dapat di gunakan untuk membangun kurikulum integrative yang berbasis standard.
Buku ini berbicara tentang India dan Cina yang letaknya bersebelahan pada peta bumi. Seraya memelihara akar kebudayaan yang sangat kuat, mereka mendominasi sekolah-sekolah tinggi dalam bidang-bidang ilmu yang luas, mulai dari kedokteran, teknik, matematika, sains, sampai bidang bisnis dan ilmu-ilmu yang sangat spesifik seperti tekstil dan biologi. Meskipun kebijakan ekonomi kedua negara ini san…
jilid 1, jilid 2.
Buku ini mengajak Anda untuk memahami esensi hukum agraria di Indonesia dari berbagai perspektif, baik menyangkut aspek hukum, bisnis, sosial, dan permasalahan-permasalahan seputar properti. Buki ini juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, praktisi bisnis, dan semua orang yang sedang menemui masalah-masalah hukum/legal terkait dengan kepemilikan properti. Materi yang dibahas dalam…
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.
Arbitrase syariah yang juga disebut arbitrase Islam merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiiki kesamaan dengan arbitrase non syariah, namun karakteristi…
Perjalan sejarah bangsa kita menunjukkan fakta bahwa sistem politik kita selalu berubah melalui proses eksperimentasi yang belum selesai. Belum ada satu sistem pun yang dianggap sebagai sistem yang sejalan dengan ideologi negara, Pancasila. Setiap sistem selalu dikeritik dan diganti untuk kemudian dikeritik lagi. Buku ini merupakan evaluasi, kritik, dan tawaran solusi untuk sistem politik yang …
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…
Pemahaman dasar tentang kebijakan sosial adalah menyangkut kesejahteraan sosial. Pemahaman dasar berhubungan dengan pendidikan publik, perawatan kesehatan, perumahan, dan kemanan sosial. Namun demikian, pembangunan sosial di negara-negara sedang berkembang menuntut lebih dari sekadar kesejahteraan sosial. Pembangunan di negara berkembang manapun akan selalu menciptakan warga negara marginal - y…
Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan system ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi diantara Lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan. Reformasi konstitusi dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang ahrus dilakuka…
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah menggerakkan elemen masyarakat untuk menuntut reformasi dalam semua bidang kehidupan. Perubahan yang signifikan ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto, setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Reformasi yang kita lakukan memang tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga ekonomi. Secara teoritis, perubahan polit…
Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisinya sebagai subjek hukum yang dapat bertindak di hadapan pengadilan, khususnya di peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum. Potensi adanya gugatan atau permohonan untuk uji materiil undang-undang yang berhubungan dengan peran masyarakat adat sa…
Isi buku ini mencakup 11 tulisan pilihan yang terfokus pada masalah politik hukum dari sekitar 60 tulisan yang pernah dipresentasikan atau dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah.