Buku ini menyoroti paradoks modernitas dari perspektif maritim dan energi. Merupakan kenyataan bahwa kebijakan pembangunan yang selama ini berbasiskan di darat bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dimana sekitar 160 juta (60%) penduduk menempati wilayah pesisir. Adalah kenyataan pula bahwa kesalahan kebijakan transportasi, industrialisasi dan eksploitasi …
Buku ini merupakan refleksi filosofis dan konseptual atas posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pascareformasi. Penulis berangkat dari keprihatinan atas semakin memudarnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yang ditandai dengan berkurangnya peran Pancasila sebagai rujukan utama dalam diskursus publik maupun dalam pengambilan keputusan politik dan kenegaraan. P…
Dalam sejarah kontemporer, untk kedua kalinya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih secara bebas. Tetapi dalam waktu singkat rakyat dapat merasakan bahwa parlemen yang dipilih secara bebas tidak serta merta menggambarkan demokrasi, checkbalance dan anti korupsi. Malah sebaliknya parlemen ikut dalam permainan korupsi.
Korupsi memang tak selalu membuat negara jadi miskin, karena korupsi bisa "tidur" bersama pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun, kemiskinan hanya bisa dihapus jika toleransi terhadap korupsi adalah nol. Sebuah buku yang menegaskan kembali bahwa korupsi dan kemiskinan sejatinya adalah dua sisi dari sekeping uang yang sama. keduanya adalah musuh paling jahat yang harus kita perangi bersama
Buku dengan judul " Ilmu Negara" hadir untuk melengkapi sejumlah literatur yang membahas tentang ilmu negara dan teori negara, unsur-unsur negara, asal-usul negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, kedaulatn, demokrasi, kekuasaan, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, baik yang disampaikan oleh filosof-filosof muslim maupun dari filosof-filosof non muslim. Penulis sengaja m…
Buku ini menyoroti dinamika ketatanegaraan pascareformasi yang dinilai menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, ketidaksinambungan pembangunan, serta lemahnya panduan jangka panjang dalam penyelenggaraan negara. Melalui pembahasan mengenai pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), penulis menegaskan perlunya suatu pedoman strategis nasional yang mampu menjaga kesinambungan visi pem…
Bila di pusat korupsi berlangsung hingga ke sudut teratas dari bangunan kekuasaan, dibawah juga hingga ke sudut-sudut paling kecil masyarakat. Buku ini membeberkan , hal ikhwal praktek korupsi di daerah seperti, siapa saja yang melakukan, di mana melakukannya, berapa jumlahnya, serta dari mana.
buku ini menjawab sebagian besar masalah praktek sehubungan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Didalamnya memuat pertimbangan tanah; hipotek atas tanah; credietverband; hak pakai; hak sewa; kavling; garapan, dll. Kasus praktek tanah yang semuanya berhubungan dengan kredit.
Dinamika politik Indonesia yang kompleks sebagai akibat angin reformasi dan perubahan konstitusi yang fundamental membutuhkan pemahaman ilmu politik yang holistik dan komprehensif. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu-ilmu sosial, Ilmu politik menyediakan berbagai instrumen konseptual dan teoritis yang dapat digunakan untuk memahami realitas politik yang berkembang di Indonesia;. Par…
Pada masa refoemasi tahun 1998 pemerintah Indonesia beritikad baik untuk meratifikasi konvensi anti penyiksaan melallui UU no, 5 Thaun 1998, setelah sepuluh tahun ditandatangani konvensi tersebut, penyiksaan masih terjadi di Indonesia. Bahkan di daeraj konflik Aceh dan Papua penyiksaan semakin meluas dan tersistematisir.
Buku ini ditulis berdasarkan hasil seminar yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat patriot nasional dengan tema " Mari Bersatu Membangun Bangsa dan Mengembangkan Sistem Demokrasi yang Bermartabat", yang mengupas tentang Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008.