Dari senayan ke kancah global Diplomasi DPR

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

327.2598 DIP

Eksplorasi konsep kekayaan intelektual untuk penumbuhan inovasi

Dengan peraturan perundangan di bidang HKI akan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan mendorong mengalirnya investasi ke dalam negeri. Penting bagi para peneliti litbang untuk memahami dengan baik sistem penumbuhan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual yang dihasilkan sehingga nantinya dapat berperan aktif sebagai pemain dalam era globalisasi.

Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8276-69-8

Deskripsi Fisik

xvii, 301 Hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.157 ASS g

Peralihan ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga: Teori-Teori Radikal dari Klasik sam…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-9289-27-0

Deskripsi Fisik

xviii, 142 Hal. : 19.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330.12 SET p

Berjuang Membangun Kembali Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, v-17 hal.;il.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.175.98 BER

Dinamika Pendidikan Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799052766

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 DIN

Suara dari Aceh

2 eks

Membangun Hubungan DPR dan Media

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028722414

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 TIM m

Hak cipta : dahulu, kini dan esok

pertarungan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat mewarnai perjalanan panjang hak cita sejak mesin cetak gutenberg hingga kini. Masa depa dengan sistem digital akan merupakan tahap berikut dan barangkali tahap terakhir dari perjalanan panjang hak cipta sejak sekitar tiga abad yang lalu untuk mewujudkan tujuannya.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, saat ini memasuki konteks paradigma abru dalam bentuk perimbangan keuangan.

Kejahatan & tindak pidana komputer

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-444-452-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364.168 SYA k

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM

Buku ini membahas tentang kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM beserta pengadilan-pengadilan yang telah mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap HAM di dunia

Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum

Maraknya anak berkonflik hukum yang terjadi akhir-akhir ini, telah menjadi bagain dari fenomena sosial di masyarakat. Peningkatan masalah ini tidak hanya dari jumlah anak yang terlibat namun juga terjadi peningkatan bentuk prilaku yang dilakuan anak. Penelitian ini akan menghapus proses hukum apa yang dihadapi anak berkonflik hukum, termasuk hak-hak anak yang terabaikan.

Tindak Pidana Mengenai Kesopanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3654-61-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 CHA t

Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3579-26-9

Deskripsi Fisik

ix, 207 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

365.5 IMP

Akuntabilitas & Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786025001703

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.013 AKU

Perlindungan hukum varietas baru tanaman : dalam perspektif hak paten dan hak…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-3654-10-4

Deskripsi Fisik

xxii, 228 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346. 048 KRI p

Mengenal asuransi angkutan darat dan udara

2 eks

Towards a social security reform: the indonesian case

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95657-1-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

368.4 PUR t

Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia

Buku ini menguraikan gambaran umum tentang jaminan sosial, sejarah terbentuknya jaminan sosial bagi pekerja/buruh, sejarah pengaturan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sampai akhirnya keluar UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja yang masih berlaku sampai sekarang.