Buku ini menguraikan sejarah panjang konflik di wilayah Papua dengan menelusuri akar-belakangnya hingga ke masa kolonial Belanda, kemudian posisi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis membahas secara komprehensif fenomena kelompok separatis dan teroris di Papua — mulai dari motivasi politik mereka, modus operandi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusi…
Buku “Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam” membahas dinamika hubungan antara negara dan masyarakat adat dalam konteks penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Melalui pendekatan hukum, politik, dan sosial, buku ini menyoroti bagaimana kebijakan negara sering kali berbenturan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat ya…
Buku “Business Law in Indonesia” membahas secara komprehensif sistem hukum bisnis di Indonesia, mulai dari prinsip dasar hingga penerapannya dalam praktik dunia usaha. Para penulis menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan bisnis, termasuk hukum kontrak, badan usaha, investasi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa komersial. Buku ini juga menyoroti pengaruh glob…
Literatur yang tersaji dalam buku ini tajam dan kaya wawasan tentang esensi dan problem pemilu, serta gagasan pembaruan kontekstual. Buku ini mengupas tuntas bagaimana pemilu bukan hanya sekadar prosedur formal, melainkan sebuah proses yang menentukan masa depan politik bangsa, dengan rakyat sebagai hakim adil dan pemilu sebagai kemenangan civil society. Buku Demokrasi Elektoral: Esensi, Proble…
Buku “Regresi Demokrasi dan Penataan Kelembagaan Negara” mengungkapkan lanskap yang mengkhawatirkan mengenai kemunduran demokrasi dan penurunan kualitas negara hukum di Indonesia. Menjelajahi kompleksitas perubahan politik dan institusional yang telah terjadi, menghadirkan pembahasan yang tajam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merawat demokrasi dan keadilan. Mengungkap bagai…
Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Diplomasi Indonesia Terhadap Akses Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19 • Peran Unamid Dalam Menyelesaikan Misi Perdamaian Di Darfur, Sudan • Kerja Sama Indonesia-Singapura Dalam Pemberlakuan Special Economic Zone Terkait Kawasan Ekonomi Khusus Di Wilayah Batam, Bintan Dan Karimun • Peranan Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan …
Good governance adalah pengelolaan pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dalam prosesnya. Good governance memastikan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berfokus pada kepentingan publik. Sementara itu, good corporate governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pih…
Demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia akan semakin kokoh dengan meningkatkan peran masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu. Pengembalian fungsi dan tanggung jawab pengawasan kepada rakyat juga akan mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat dengan sebaik-baiknya. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Negara Hukum dan Demokrasi …
Salah satu cara untuk melihat keberhasilan pemilu yang demokratis yaitu sejauh mana peraturan dan tahapan itu dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan akuntabel. Buku ini bersumber dari basis data laporan komprehensif yang mengakomodasi prosesi pengawasan di semua aspek di Bawaslu Kab. Indragiri Hilir termasuk beberapa catatan penting untuk rekomendasi perbaikan ke depan. Buku ini se…
Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…
Merujuk Surat Edaran MenPan RB Nomor 20 tahun 2021 bahwa Peran Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung pemerintahan berkelas dunia (world class government) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN melalui ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Core values ASN Ber AKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborat…
Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Dampak Konflik Republik Rakyat China (RRC)-Taiwan Terhadap Stabilitas Kawasan Laut China Selatan (LCS) • Dampak Terbentuknya Aliansi Trilateral Aukus Terhadap Keamanan Indonesia • Kepentingan Nasional Pendorong Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari Afganistan Pada Masa Pemerintahan Joe Biden • Kerja Sama Bilateral Antara I…
Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…
Pembuktian dalam peradilan pidana adalah tahapan yang paling kritis sebab berkaitan dengan dapt-tidaknya dipidana terdakwa. Meminjam istilah John Griffth (1970) dalam the family model-pembuktian pidana digambarkan sebagai pertarungan yang sengit antara terdakwa atau kuasanya menghadapi jaksa penuntut umum. Maka, adu bukti dan strategi menjadi penentu kemenangan pada tahap ini. Ketiadaan bukti p…
Banyak pertanyaan muncul dengan kehadiran industri 4.0, ter utama dalam konsekuensinya pada pekerja manusia. Dalam sistem mesin dan proses yang saling berhubungan, keingin an untuk mengurangi waktu pemrosesan dan peningkatan penekan an pada keakuratan dalam menghasilkan produk, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pekerja manusia nantinya akan mampu bersaing dengan robot dalam hal…
Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…
Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui proses perubahan hak dari Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu, hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA, yang menyatakan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan ialah paling lama 30 tahun serta dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Oleh karena itu pemegang Hak Guna Bangunan harus memperpanjang jangka waktu atau memp…