Daya Demokrasi Pancasila dengan Pembangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 481 p. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 MUR d

Masalah tanah dalam pembangunan

Buku ini memaparkan masalah yang menyangkut peraturan perundang-undangan agraria/pertanahan maupun ketentuan lainnya yang terkait (selain ilmu dan teori) serta tehnik penanganan dan segi-segi penerapan hukum dan praktek, bertalian dengan upaya-upaya pengadaan tanah.

Hukum Konstitusi

Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…

Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia

Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilacak dari dinamika konstitusi yang berlaku yang ternyata tidak menghasilkan sistem politik demokrasi yang berkesinambungan. Buku yang bertajuk "PARTAI POLITIK DALAM PERKEMBANGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" ini disajikan dengan maksud untuk merekam perkembangan partai politik di Indonesia dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama dari aspe…

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

239 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.91 MAS u

Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 2006-2007

Hubungan Industrial yang damai, harmonis dan dinamis mensyaratkan adanya sebuah sistem yang efisien, aksesibel dan berfungsi secara baik untuk pencegahan dan penyelesaian secara tertib dari perselisihan industrial. UU No. 2 Thaun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial membentuk sebuah sistem penyelesaian baru di Indonesia.

Hukum tanah adat

buku ini berisi tentang dasar-dasar pokok hukum tanah Indonesia, hukum tanah pada umumnya, spesus, yus constituendum, undang-undang pokok agraria 24 - 9 - 1960.

Pajak E-Commerce

Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir ini, melibatkan 170 juta pengguna di tahun 2020, dengan nilai perdagangan mencapai US$12,2 miliar dan diproyeksi tumbuh menjadi US$52 miliar di tahun 2025. Di level global sendiri, selama tahun 2020, transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US$4,4 triliun. Kondisi ini terjadi karena mudahnya mengakses e-commerce…

Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik

Kata Herziening merupakan refleksi pelaksanaan dari undang-undang pokok kekuasaan kehakiman no.14 tahun1970.

Pelepasan Hak: Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)

Dalam arti luas, peristiwa pelepasan hak sebenarnya meliputi pula pembebasan hutang dan sikap merelakan hak. Istilah pelepasan hak antara lain dikenal dalam hukum keluarga dan waris. Pasal 132 KUH Perdata menyebutkan hak isteri melepaskan haknya atas persatuan utang. Konsekuensinya ia tidak wajib ikut membayar utang-utang suaminya. Pasal 1063 KUH Perdata menyebut pelepasan hak dalam warisan. Di…

Hukum Pajak Di Indonesia

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan b…

INTELIJEN DAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-6223-321-155-0

Deskripsi Fisik

xiv+ 202 hlm; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.01 MUH i

Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia

Berbagai pokok masalah dituliskan di buku ini, serta upaya menemukan konsepsi yang tepat mengenai hak milik, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi dan batas kewenangan Negara atas tanah, buku ini telah memenuhi syarat administratif dan substansi serta metode keilmuan sebagai hasil kajian ilmiah yang pantas untuk dibaca baik kalangan akademisi, praktisi maupun pelaku administrasi negara agar…

Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dala…

Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, dian…

Asas-Asas Hukum Pidana

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar dan inti dari pembahasan hukum pidana tentang berlakunya hukum pidana, seluk beluk tentang tidak pidana, sifat melawan hukum, persoalan kausalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, percobaan persiapan permufakatan jahat, persoalan tentang pidana dan pemidanaan, alasan penghapus, gugurnya kewenangan men…

Parliament and Dissent

Religious dissent was the consequence of a long-term desire for a more godly religion, but modern dissent in England is essentially the unintentional creation of parliamentary legislation and dates fro, the restoration settlement

KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini menjelaskan tentang fungsi undang-undang yang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pengatur masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai ilegal right, privelege, function, duty, status, or dispotition dalam berbagai aspek kehidupan

Pokok-pokok tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 173p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 BEL p

Public interest advocacy :kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak konstitusi…

Bibliografi : halaman 179-190Kewenangan pengujian konstitusional yang merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari prinsip checks and balances yang mulai diadopsi dalam UUD Tahun 1945. Salah satu bentuk dari independensi dan Imparsial mahkamh konstitusi bisa dilihat dari norma norma yang tertuang dalam putusannya sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan d…

Korupsi, terorisme, dan narkoba: upaya melawan kejahatan luar biasa yang sist…

Korupsi, terorisme, dan narkoba adalah tiga bentuk tindak pidana yang dianggap paling mengkhawatirkan. Keberadaan ketiga kejahatan tersebut dapat memberikan dampak sistematis, perlahan namun pasti kehancuran elemen bangsa. Dampaknya tidak hanya pada saat ini tapi juga di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah ketiga tindak pidana tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi khusus…