Hukum Pajak Di Indonesia

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan b…

INTELIJEN DAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-6223-321-155-0

Deskripsi Fisik

xiv+ 202 hlm; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.01 MUH i

Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia

Berbagai pokok masalah dituliskan di buku ini, serta upaya menemukan konsepsi yang tepat mengenai hak milik, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi dan batas kewenangan Negara atas tanah, buku ini telah memenuhi syarat administratif dan substansi serta metode keilmuan sebagai hasil kajian ilmiah yang pantas untuk dibaca baik kalangan akademisi, praktisi maupun pelaku administrasi negara agar…

Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dala…

Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, dian…

Asas-Asas Hukum Pidana

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar dan inti dari pembahasan hukum pidana tentang berlakunya hukum pidana, seluk beluk tentang tidak pidana, sifat melawan hukum, persoalan kausalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, percobaan persiapan permufakatan jahat, persoalan tentang pidana dan pemidanaan, alasan penghapus, gugurnya kewenangan men…

Parliament and Dissent

Religious dissent was the consequence of a long-term desire for a more godly religion, but modern dissent in England is essentially the unintentional creation of parliamentary legislation and dates fro, the restoration settlement

KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini menjelaskan tentang fungsi undang-undang yang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pengatur masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai ilegal right, privelege, function, duty, status, or dispotition dalam berbagai aspek kehidupan

Pokok-pokok tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 173p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 BEL p

Public interest advocacy :kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak konstitusi…

Bibliografi : halaman 179-190Kewenangan pengujian konstitusional yang merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari prinsip checks and balances yang mulai diadopsi dalam UUD Tahun 1945. Salah satu bentuk dari independensi dan Imparsial mahkamh konstitusi bisa dilihat dari norma norma yang tertuang dalam putusannya sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan d…

Korupsi, terorisme, dan narkoba: upaya melawan kejahatan luar biasa yang sist…

Korupsi, terorisme, dan narkoba adalah tiga bentuk tindak pidana yang dianggap paling mengkhawatirkan. Keberadaan ketiga kejahatan tersebut dapat memberikan dampak sistematis, perlahan namun pasti kehancuran elemen bangsa. Dampaknya tidak hanya pada saat ini tapi juga di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah ketiga tindak pidana tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi khusus…

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi

Salah satu bentuk hukum penyimpangan ialah memberlakukan sistem pembebanan pembuktian terbalik kedalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Sistem pembebanan pembuktian terbalik bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa korupsi, dianggap bersalah sudah melakukan korupsi.

Konsep negara demokrasi

Buku ini membahas berbagai seni dari konsep dari negera demokrasi, termasuk pemabahasan tentang model-model demokrasi, konsep perwakilan dan partisipasi rakyat, teori kontrak sosial, demokrasi dalam konteks negara berkesejahteraan sosial,pandangan para ahli di sepanjang sejarah demokrasi, doktrin demokrasi modern dan postmodern, demokrasi pancasila, serta format demokrasi masa depan.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis

Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya gun…

Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8321-76-6

Deskripsi Fisik

196 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.1 SAE m

Hak Konstitusional Anak Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi

Meskipun UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak konstitusional bagi anak, namun dalam realisasinya masih banyak terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (vulnerable group), anak-anak memerlukan perhatian dan perlakuan secara khusus agar apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya dapat terlindungi. Buku ini membahas…

Otopsi Pradakwaan Kasus Bank Bali

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-106-2

Deskripsi Fisik

xxii,131 p. : Il. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026.8 KAL o

Peralihan ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga: Teori - Teori Radikal Dari Klasik S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9289-27-0

Deskripsi Fisik

xviii, 142 hlm.; 20 cm

Judul Seri

Peralihan ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga: Teori - Teori Radikal Dari Klasik Sampai Kontemporer

No. Panggil

330.12 SET p

Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional

Dalam buku ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan UU No. 3 tahu 1971 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Catatan dari Senayan: Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3580-04-6

Deskripsi Fisik

xxiv, 238 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 FAT c

Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia

Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., ketua Mahkamah Konstitusi RI yang juga guru besar fakultas hukum UI, membahas sejarah mula konstitusi dan sejarah konstitusi Indonesia, membicarakan demokrasi dan nomokrasi, mengetengahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan bagaimana penerapan-penerapan ideal sebuah konstitusi.