An Introductian to Comparative Politics

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-7131-6476-x

Deskripsi Fisik

vii, 247 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.3 ROB a

Falsafah Kebudayaan Pancasila Nilai Dan Kontradiksi Sosialnya

Pancasila memuat hakikat kebudayaan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan humanistik, yang menuntut perwujudannya melalui kerja kemanusiaan demi tegaknya keadilan dan keadaban manusiawi. didalam buku ini selain menampilkan kritik kebudayaan juga mengusulkan arah implementasi falsafat budaya pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenangkan Indonesia : Kumpulan Tulisan Anies R. Baswedan, Ph.D.

Buku ini berisi kumpulan pemikiran dan gagasan Anies Rasyid Baswedan yang dikenal sebagai intelektual, pendidik, dan pemimpin. Anies menganalogikan Indonesia sebagai tenun kebangsaan. Tenun yang dirajut dari benang-benang kebinekaan yang sangat beragam: suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, dan geografis yang sangat unik. Setiap benang membawa warna tersendiri yang persimpulannya menghasilkan k…

Merawat kebinekaan : Pancasila, Agama, dan renungan perdamaian

Saat ini, Indonesia sedang mengalami tantangan besar munculnya arus kelompok yang berusaha menghantam keutuhan republik. Arus ini semakin membesar menjadi gelombang , dengan munculnya varian-varian komunitas yang berusaha menang sendiri, merasa benar sendiri, tanpa mendalami realitas yang lebih detail.

Daya Demokrasi Pancasila dengan Pembangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 481 p. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 MUR d

Masalah tanah dalam pembangunan

Buku ini memaparkan masalah yang menyangkut peraturan perundang-undangan agraria/pertanahan maupun ketentuan lainnya yang terkait (selain ilmu dan teori) serta tehnik penanganan dan segi-segi penerapan hukum dan praktek, bertalian dengan upaya-upaya pengadaan tanah.

Hukum Konstitusi

Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…

Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia

Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilacak dari dinamika konstitusi yang berlaku yang ternyata tidak menghasilkan sistem politik demokrasi yang berkesinambungan. Buku yang bertajuk "PARTAI POLITIK DALAM PERKEMBANGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" ini disajikan dengan maksud untuk merekam perkembangan partai politik di Indonesia dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama dari aspe…

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

239 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.91 MAS u

Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 2006-2007

Hubungan Industrial yang damai, harmonis dan dinamis mensyaratkan adanya sebuah sistem yang efisien, aksesibel dan berfungsi secara baik untuk pencegahan dan penyelesaian secara tertib dari perselisihan industrial. UU No. 2 Thaun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial membentuk sebuah sistem penyelesaian baru di Indonesia.

Hukum tanah adat

buku ini berisi tentang dasar-dasar pokok hukum tanah Indonesia, hukum tanah pada umumnya, spesus, yus constituendum, undang-undang pokok agraria 24 - 9 - 1960.

Pajak E-Commerce

Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir ini, melibatkan 170 juta pengguna di tahun 2020, dengan nilai perdagangan mencapai US$12,2 miliar dan diproyeksi tumbuh menjadi US$52 miliar di tahun 2025. Di level global sendiri, selama tahun 2020, transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US$4,4 triliun. Kondisi ini terjadi karena mudahnya mengakses e-commerce…

Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik

Kata Herziening merupakan refleksi pelaksanaan dari undang-undang pokok kekuasaan kehakiman no.14 tahun1970.

Pelepasan Hak: Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)

Dalam arti luas, peristiwa pelepasan hak sebenarnya meliputi pula pembebasan hutang dan sikap merelakan hak. Istilah pelepasan hak antara lain dikenal dalam hukum keluarga dan waris. Pasal 132 KUH Perdata menyebutkan hak isteri melepaskan haknya atas persatuan utang. Konsekuensinya ia tidak wajib ikut membayar utang-utang suaminya. Pasal 1063 KUH Perdata menyebut pelepasan hak dalam warisan. Di…

Hukum Pajak Di Indonesia

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan b…

INTELIJEN DAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-6223-321-155-0

Deskripsi Fisik

xiv+ 202 hlm; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.01 MUH i

Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia

Berbagai pokok masalah dituliskan di buku ini, serta upaya menemukan konsepsi yang tepat mengenai hak milik, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi dan batas kewenangan Negara atas tanah, buku ini telah memenuhi syarat administratif dan substansi serta metode keilmuan sebagai hasil kajian ilmiah yang pantas untuk dibaca baik kalangan akademisi, praktisi maupun pelaku administrasi negara agar…

Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dala…

Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, dian…

Asas-Asas Hukum Pidana

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar dan inti dari pembahasan hukum pidana tentang berlakunya hukum pidana, seluk beluk tentang tidak pidana, sifat melawan hukum, persoalan kausalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, percobaan persiapan permufakatan jahat, persoalan tentang pidana dan pemidanaan, alasan penghapus, gugurnya kewenangan men…

Parliament and Dissent

Religious dissent was the consequence of a long-term desire for a more godly religion, but modern dissent in England is essentially the unintentional creation of parliamentary legislation and dates fro, the restoration settlement