Merujuk Surat Edaran MenPan RB Nomor 20 tahun 2021 bahwa Peran Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung pemerintahan berkelas dunia (world class government) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN melalui ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Core values ASN Ber AKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborat…
Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Dampak Konflik Republik Rakyat China (RRC)-Taiwan Terhadap Stabilitas Kawasan Laut China Selatan (LCS) • Dampak Terbentuknya Aliansi Trilateral Aukus Terhadap Keamanan Indonesia • Kepentingan Nasional Pendorong Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari Afganistan Pada Masa Pemerintahan Joe Biden • Kerja Sama Bilateral Antara I…
Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…
Pembuktian dalam peradilan pidana adalah tahapan yang paling kritis sebab berkaitan dengan dapt-tidaknya dipidana terdakwa. Meminjam istilah John Griffth (1970) dalam the family model-pembuktian pidana digambarkan sebagai pertarungan yang sengit antara terdakwa atau kuasanya menghadapi jaksa penuntut umum. Maka, adu bukti dan strategi menjadi penentu kemenangan pada tahap ini. Ketiadaan bukti p…
Banyak pertanyaan muncul dengan kehadiran industri 4.0, ter utama dalam konsekuensinya pada pekerja manusia. Dalam sistem mesin dan proses yang saling berhubungan, keingin an untuk mengurangi waktu pemrosesan dan peningkatan penekan an pada keakuratan dalam menghasilkan produk, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pekerja manusia nantinya akan mampu bersaing dengan robot dalam hal…
Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…
Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui proses perubahan hak dari Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu, hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA, yang menyatakan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan ialah paling lama 30 tahun serta dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Oleh karena itu pemegang Hak Guna Bangunan harus memperpanjang jangka waktu atau memp…
Kasus bom bunuh diri keluarga batih di Surabaya pada tahun 2018 merupakan kasus bom bunuh diri keluarga pertama di dunia. Kasus bom bunuh diri ini disinyalir bersifat eskatologis (agama), bukan dimotivasi oleh faktor ekonomi dan politik. Para pelaku meyakini bahwa aksi terorisme dianggap sebagai cara terbaik untuk mati syahid,
Perusahaan besar harus berinovasi atau mati. Tinggal bagaimana caranya. Perusahaan perlu panduan; sebuah perjalanan yang bisa memulai proses perubahan organisasi mereka menjadi mesin inovasi. The Corporate Startup adalah panduan tersebut. Buku ini berisi metodologi yang sudah teruji—seperti penerapan prinsip Lean Startup dan sebagainya—untuk membangun budaya inovasi." - Ben Yoskovit…
Buku ini membagikan langkah pertama dalam memasuki gerbang investasi, yang menjadi keajaiban dunia yang ke-8, yatu investasi saham, dan investasi reksa dana saham dengan cara yang super sederhana, yang menguntungkan dalam jangka panjang, dan paling minim risiko. Buku ini juga akan mengajarkan tentang cara investasi saham (dan reksa dana saham) dengan strategi Nabung Saham, yang merupakan strate…
PPAT memiliki peranan yang sangat di dalam kkehidupan masyarakat khususnya dallam hal peralihan Hak Atas Tanah Keberadan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnua rferensi-refensi yang menjelaskan …
Sudah lebih dari setengah abad yang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, …
Hukum pembuktian merupakan serangkaian ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian, dan beban pembuktian. Mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara fi pengailan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran prist…
Buku ini memberikan pengetahuan dan penegasan serta pencerahan hukum khususnya terkait dengan hukum Penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang_undang, dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan tersebut hendaknya diatur dalam hukum acara yang lengkap dalam suatu Undang-undang
Buku ini menjabarkan secara detail lebih dari 40 kebijakan baru pengadaan barang/jasa yang terdiri dari pengaturan baru, perubahan istilah, perubahan definisi dan perubahan pengaturan dalam Perpres No. 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai pergeseran pemahaman aspek hukum pengadaan barang/jasa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI…