Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…
Buku ini membahas seluk-beluk konstitusi, mulai dari pembentukan, penafsiran, hingga penegakannya. Di dalamnya tidak hanya berisi teori, namun dilengkapi dengan pengalaman dan praktik konstitusionalisme di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Hamdan Zoelva yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Penulis juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2…
Seri delik-delik khusus pengarang ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam buku II KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan (ambtsdelicten) adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Pokok bahasan dalam buku ini meliputi : Pengertia…
Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbang…
Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi fokus dan penentu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak des…
Kepemimpinan kepala daerah pada era otonomi daerah terkait dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung secara demokrasi dapat memilih seorang pemimpin yang diharapkan.
Buku ini mengkaji konstitusi: mulai definisi,klasifikasi, dan pola perubahannya. Konsep konstitusi penting dikemukakan untuk mengantar pembaca memahami bagaimana konstitusi diubah, serta bagaimana kedudukan konstitusi dalam ketatanegaraan. Dalam konsep konstitusi sebagai supreme law of the land diketahui bahwa terdapat yang lebih tinggi,yaitu kekuasaan rakyat. Selain itu berisi juga kajian peru…
Buku ini menerangkan bagaimana elite politik yang terpecah belah berupaya untuk mencapai kemustahilan kompromi yang akan meletakkan dasar bagi penguatan institusi demokrasi, buku ini juga menampilkan narasi yang koheren dan memikat tentang reformasi konstitusi dan politik Indonesia, yang menjelajahi jalannya melalui para tokoh dan institusi yang kompleks untuk menyajikan laporan yang mengikutse…
Buku ini merupakan edisi revisi atau cetakan keempat. Buku ini berasal dari disertasi penulis yang telah dipertahankan di depan sidang senat terbuka. Berdasarkan hal-hal itulah maka kehadiran edisi revisi ini dilengkapi dengan latar belakang dan konfirmasi aktualisasi temuan. Dalam Bab 1 menyajikan pilihan asumsi, konsep-konsep tentang politik hukum, dan hubungan kausalitas antara hukum dan pol…
Buku ini menjadi bukti betapa pentingnya mengetahui dan mendalami kekuasaan yang dimiliki presiden. Tidak hanya Indonesia, Dr. Abdul Ghoffar juga menelisik kekuasaan presiden di 14 negara. Bahkan dalam salah satu bab buku ini, penulis pun menelaah 50 konstitusi di dunia terkait dengan mekanisme pengisisan kekosongan jabatan presiden.
Ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi itu sendiri dapat dilakukan melalui pembaruan naskah, pergantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum), yang menurut tradisi Amerika Serikat disebut Amandemen. Belakangan ini, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia melakukan contitutional reform dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dari UUD 1…
Buku Manajemen Media Penyiaran: strategi mengelola radio dan televise ini membahas secara mendalam dari sistematis tiga pilar utama kesuksesan media penyiaran: program, pemasaran, dan teknik. Di antara materi inti dalam buku ini antara lain; Sejarah penyiaran, teknik penyiaran, system penyiaran, manajemen penyiaran, audien penyiaran, program siaran, dan promosi penyiaran.
Buku ini mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan kendala bahasa merupakan faktor utama bagi kebanyakan orang. Keberhasilan dan kehancuran kehidupan seseorang sangat dipengaruhi pada bagaimana cara ia berkomunikasi dengan dirinya dan orang-orang di sekitarnya.
demokrasi politik dan pemerintah daerah bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan dan menyentuh permasalahan mulai dari pusat sampai daerah dengan mengikutsertakan alur urutan logis dari yang paling dasar menuju ke yang bersifat aplikatif.
With its emphasis on emerging and cutting-edge debates in the study of comparative constitutional law and politics, its suitability for both research and teaching use, and its distinguished and diverse cast of contributors, this handbook is a must-have for scholars and instructors alike. This versatile volume combines the depth and rigor of a scholarly reference work with features for teaching …
Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…
Pengujian Undang-Undang Judicial Review) No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang-Un…
Buku ini terdiri dari 8 Bab. Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Hukum dalam arti tata hukum;Bab 3 Sistem hukum;Bab 4 Hukum tata negara dan hukum administrasi negara; Bab 5 Hukum perdata; Bab 6 Hukum pidana; Bab 7 Hukum acara; Bab 8 Hukum internasional.
Persepsi masyarakat awam mengenai omnibus law masih beraneka ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-potong. terlebih teknik pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-negara lain. praktik omnibus law dinilai menurunkan kualitas demokrasi partisipatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi substantif.