Buku ini membahasa tentang perkembangan permasalahan, kebijakan dan strategi PAD tetapi juga bagaimana kapasitas daerah dikaitkan dengan capaian pembangunan regional. Selain itu juga, mengungkapkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2016, dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Tangerang dijadikan sebagai lokus dan fokus pembahasan. Hasil penelitian…
Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …
Sudah lebih dari setengah abad yang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, …
Evaluasi terhadap program pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program pendidikan. Hasil evaluasi tersdebut dapat dijadikan informasi sebagai masukan untuk menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Buku ini membahas berbagai hal penting berkenaan dengan evaluasi progam pendidikan, antara lain konsep dasar evaluasi pro…
Disrupsi belakangan ini menjadi isu panas yang melumerkan kesadaran banyak orang dan membuat peradaban membara. Disrupsi ibarat hantu peradaban modern yang membuat banyak orang ketakutan. Takut terdisrupsi, takut menganggur, takut tidak bisa makan, dan takut tidak bisa hidup. Ini keliru, tidak benar. Disrupsi sudah ada sejak dulu kala, mewarnai kehidupan manusia. Disrupsi bukan hantu dan juga b…
Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama mauunpada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintah ternyata tidak mampu memberantas karupsi di indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlinndung pada allasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut s…
Buku ini mengkaji kinerja ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2022. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kondisi ekonomi Indonesia mengalami perbaikan selama periode tersebut. Buku ini merupakan bacaan yang sangat berguna untuk mahasiswa dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, terutama di fakultas ekonomi dan bisnis di berbagai perguruan tinggi di Indones…
Telah lebih dari dua tahun bangsa Indonesia berjuang untuk bisa keluar dari krisis ekonomi. Hasilnya memang belum bisa dinikmati hingga saat ini. Karena krisis yang dialami Indonesia bukan saja krisis ekonomi tetapi juga menyangkut persoalan kepercayaan, pemerintahan, bencana alam, dan politik. Agenda yang terpenting adalah menyelesaikan krisis krisis politik melalui Pemilu dan pembentukan peme…
Anne Booth has written an authoritative and penetrating account of how Indonesia's economy has undergone dramatic change in recent decades. With her superior knowledge of Indonesian economic history, both in colonial times and since independence, she provides a compelling and insightful analysis of Indonesia's great economic potentials and its long-term resilience to short-run economic failure.…
dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…
Kajian ini menguraikan landasan konstitusional lembaga negara, pola hubungan antar lembaga (legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, MK, dan lembaga pengawas), serta mekanisme koordinasi dan checks and balances yang diperlukan untuk menjaga stabilitas demokrasi dan supremasi hukum. Analisis akademik mencakup tinjauan historis per…