Text
Perkembangan hukum tata negara : perdebatan dan gagasan penyempurnaan
Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan desain kelembagaan negara dengan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabelas) topik aktual di bidang ketatnegaraan. Bab 1: Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Satu Atap Mahkamah Konstitusi. Bab 2: Gagasan Pelibatan MK dalam Perubahan Ulang UUD 1945. Bab 3: Relasi Kekuasaan Presiden, DPR, MK dan KY dalam Perppu No. 1/2013. Bab 4: Sengketa Lembaga Negara Antara Pemerintah dengan DPR RI dan BPK RI (Pembelian Saham 7% PT Newmont Nusa Tenggara). Bab 5: Sistem Presidensial dan Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia. Bab 6: Problematika Pengakuan Kembali Surakarta sebagai Daerah Istimewa. Bab 7: Gagasan Provinsi Kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 8: Kompleksitas Persoalan Kebijakan Desentralisasi dan Hambatan Investasi di Daerah. Bab 9: Kebijakan Pelembagaan Produk Hukum Daerah. Bab 10: Kewenangan Daerah dalam Mengatur Minuman Beralkohol Pasca Putusan MA No. 42P/Hum/2012. Bab 11: Status Hukum Peraturan Desa Setelah Lahirnya UU No. 12/2011 dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Terakhir Bab 12: Dinasti Politik di Daerah, Otonomi Daerah, & Good Governance.
Tidak tersedia versi lain