Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Koleksi Buku Anak

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 November 1966 dalam Lembaran Negara nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 2813. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) menjelang Pemilihan Umum. Undang-undang ini terdiri hal-hal yang terkait dengan MPRS dan DPR-GR meliputi ketentuan, susunan, keanggotaan, kedudukan, tugas, wewenang, pimpinan, sumpah anggota / pimpinan, syarat-syarat keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, perangkapan, kekebalan anggota, kedudukan dan kedudukan keuangan pimpinan / anggota, badan perlengkapan, dan peraturan tata tertib.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: -
Penerbit: : ., 0
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Badan Legislatif – Undang-undang dan Peraturan
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1966

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar