Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Koleksi Buku Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699. Undang-undang ini mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan, mengatur hubungan peradilan dengan pencari keadilan. Susunan, acara, pembagian pekerjaan antara para petugas pengadilan tidak diatur di sini melainkan dalam peraturan-peraturan tersendiri dengan ketentuan, bahwa Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman ini, merupakan induknya atau pedoman-pedoman bagi ketentuan-ketentuan lain itu, yang hanya merupakan pelaksanaan dari padanya.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: -
Penerbit: : ., 0
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Kekuasaan kehakiman – undang-undang dan peraturan
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar