Koleksi Elektronik
Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka
Amandemen UUD telah merombak secara total dasar-dasar desentralisasi pemerintahan negara. Otonomi daerah yang lebih menitikberatkan pada kabupaten dan kota telah menetapkan propinsi dalam posisi serba ”tanggung”, karena tidak memiliki kewenangan koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap daerah otonom yang berada dalam wilayahnya. Buku ini adalah sumbangan penulis dalam diskusi publik tentang masa depan administrasi publik, aparatur negara, dan tata kepemerintahan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan kehidupan ekonomi yang lebih terbuka dan berkeadilan sosial.
Tidak tersedia versi lain