Referensi

Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir

---

Naskah Akademik ini disusun untuk mengatasi laju kerusakan biogeo-fisik lingkungan pesisir, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta ketidakpastian hukum maka perlu diterapkan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal management). Salah satu kendala legislasi di dalam menerapkan pendekatan ini adalah belum adanya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, karena undang-undang yang ada justru memberikan ketidakpastian hukum bagi stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di wilayah pesisir. Banyak stakeholder dan instansi terkait mempunyai interpretasi hukum yang berbeda dan menggunakan mandat hukum untuk kepentingan sektornya saja.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

R 333.7 NAS

Penerbit

Jakarta : Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan., 2001

Deskripsi Fisik

il. ; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

333.7

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Sumber daya alam

Info Detail Spesifik

Disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar