Referensi

Kerugian Negara: dalam perspektif hukum administrasi publik

---

Penyelesaian ganti kerugian negara yang selama ini dikenal dengan istilah tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, semakin mendapat perhatian serius dari Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahkan di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan prinsip yang berlaku universal, bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara, bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara merupakan unsure pengendalian intern yang andal. Oleh karena itu buku ini sangat penting sebagai acuan bagi setiap aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelesaikan setiap kerugian negara yang terjadi di lingkungan unit organisasi masing-masing.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.43 SUR k

Penerbit

Jakarta : CV Eko Jaya., 2011

Deskripsi Fisik

viii, 508 hlm. ; 22 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-8702-41-6

Klasifikasi

352.43

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pengawasan keuangan negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar