Koleksi AIPA
Berbagai tantangan dan permasalahan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam implementasi otonomi daerah
Pembangunan kesejahteraan sosial sangat sentralistis yang arah dan kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini tentu saja harus direvisi karena geopolitik kita sekarang ini memberikan otonomi kepada daerah di tingkat II untuk mengatur sendiri daerahnya, meskipun masih dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan dan kesejahteraan sosial, menjadi lebih relatif, karena kondisi daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain.
Tidak tersedia versi lain