Koleksi Elektronik

Konsep sentralisasi sistem pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat

---

Amandemen UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat sudah dibahas oleh DPR. Diskusi antara masyarakat sipil dan negara, dimana ada kecenderungan Pemerintah yang ingin mengambil peran tujuan manajemen dari publik dan masyarakat sipil yang mendukung pengelolaan zakat agar tidak diambil oleh Pemerintah. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sistem terpusat yang akan diterapkan dalam perubahan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kesimpulan yang dapat diberikan dari penerapan sistem manajemen terpusat dari zakat, infaq, shodaqoh dan adalah sentralisasi yang memungkinkan koordinasi baik dalam penggalangan dana dan penyebarannya. Sehingga diharapkan pemanfaatan lebih maksimal. Tetapi harus ada pemisahan yang jelas antara peran, pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan pengawas. Sementara lembaga-lembaga pengelolaan zakat memperkuat posisinya dengan diberikan kewenangan yang lebih luas bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Vol. 2 No. 1, Juni 2011

No. Panggil

-

Penerbit

Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI., 2011

Deskripsi Fisik

Hal. 559 - 586

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2086-6313

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Zakat

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar