Koleksi Elektronik

Analisis teoritis undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

---

Salah satu gerakan reformasi di Indonesia adalah perubahan pada pemerintahan daerah. Perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk merespon tantangan ini adalah dengan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah . Langkah ini adalah untuk memecahkan masalah kelebihan kewenangan pemerintahan pusat selama Orde Baru lalu. TapiUndang-undang ini belum mencerminkan ketegasan pada semua dimensi pemerintahan daerah. Dalam sektor ekonomi Undang-undang ini memberikan dua pilihan, pasar atau lembaga sektor publik. Sektor ini hanya mengatur pada lingkup pemerintahan daerah. Dalam dimensi demokrasi,Undang-undang ini mengacu pada demokrasi perwakilan.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Jakarta : P3DI Setjen DPR-RI., 2000

Deskripsi Fisik

Hal. 91-114

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

0853-9316

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pemerintahan daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar