Koleksi Elektronik

Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia

---

Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam birokrasi Indonesia. Tulisan ini berupaya menjelaskan posisi wakil menteri menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ke depan, posisi wakil menteri direkomendasikan untuk diperjelas agar terjadi hubungan yang harmonis antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi Indonesia.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal Politica Vol. 2 No. 2, November 2011

No. Panggil

-

Penerbit

Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI., 2011

Deskripsi Fisik

Hal. 249 - 270

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Administrasi publik
Birokrasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar