Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi, Tesis, Disertasi

Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumardi - Nama Orang;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mempertegas kajian sistem MPR di dalam perubahan terhadap UUD 1945 yang telah melaksanakan empat kali, dirasakan masih belum mengena/menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Ketersediaan

Koleksi Referensi - Perpustakaan DPR RI (0) 328.1 SUM t

10019166

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 328.1 SUM t
Penerbit: Jakarta : Universitas Indonesia. Program Pascasarjana. Program Studi Ilmu Hukum.., 2006
Deskripsi Fisik: xii, 202 hlm. : il. ; 30 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 328.1
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: TESIS
Subjek: Indonesia - Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Legislatif
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar