Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia

Koleksi Elektronik

Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia

Prof.Dr.SUBARDJO, S.H., M.Hum. - Nama Orang;

Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Namun hara[pan-harapan itu menjadi pudar setelah DPD mengalami proses politik di MPR, di mana fraksi-fraksi ada yang setuju DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR dan ada pula yang tidak setuju DPD diberi status sebagai lembaga legislatif bahkan, akhirnya semua fraksi melalui kompromi politik setuju DPD diberi kewenangan terbatas.

Ketersediaan

Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 328 SUB a

13002058

Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2017-12-07)

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 328 SUB d
Penerbit: Yogyakarta : Yogyakarta.Graha Ilmu., 2012
Deskripsi Fisik: viii, 224 hlm., 1 jil. : 23 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-979-756-826-9
Klasifikasi: 328
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Dewan Perwakilan Daerah
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar