Koleksi AIPA
Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Buku ini berusaha memotret praktik dan implementasi desentralisasi kewenangan dan/atau urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan mengambil beberapa kasus di daerah, antara lain kasus di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Utara. Buku ini membahas dan menyoroti antara lain kewenangan gubernur dalam sengketa daerah, persoalan pegawai daerah, masalah urusan dan perizinan pertambangan yang menjadi kewenangan daerah,masalah implementasi asas dekosentrasi dan tugas pembantuan, dan implementasi urusan pembiayaan pemerintah di daerah.
Tidak tersedia versi lain