Koleksi Elektronik
Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi
Buku ini memusatkan perhatian pada pembahasan tentang berbagai aspek otonomi daerah terutama transparansi keuangannya setelah reformasi. Transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara menjadi semakin penting karena Indonesia menjalankan sistem ekonomi campuran, yaitu negara bukan saja memprodusir jasa-jasa publik, seperti pertahanan dan keamanan. Melalui BUMN dan BUMD, negara dalam sistem ekonomi campuran sekaligus memprodusir berbagai jenis barang dan jasa privat. Modernisasi sistem administrasi keuangan negara tercermin dalam ketiga UU Keuangan Negara tahun 2003-2004,yaitu meniadakan pembedaan pengeluaran rutin dan pembangunan dalam APBN Orba untuk mencegah terjadinya duplikasi maupun salah penggunaan pengeluaran negara; beralih dari sistem pembukuan tunggal ke pembukuan berpasangan dua sisi yang menggunakan sistem terpadu dan komputerisasi;meningkatkan kontrol atas keuangan negara dengan mengkonsolidasikan pembukuan keuangan negara dalam satu pembukuan tunggal;memodernisir danmengintegrasikan komputerisasi sistem pembukuan;mendesentralisasikan pembukuan secara berjenjang mulai dari tingkat unit pelaksana terendah hingga kantor pusat.
Tidak tersedia versi lain