Koleksi Elektronik

Himpunan Peraturan Perundang-undangan OJK, LPS & BI

---

DPR dan Presiden RI pada tanggal 22 November 2011 mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Buku ini bertujuan membantu Pemerintah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai OJK yang sangat penting dalam konstelasi perekonomian nasional.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346.082 HIM

Penerbit

Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.Jakarta., 2014

Deskripsi Fisik

xii, 300 hlm. ; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979124893-1

Klasifikasi

346.082

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum perbankan
Bank Indonesia
Lembaga Penjamin Simpanana
Otoritas Jasa Keuangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar