Koleksi AIPA
Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi mulai berlaku pada akhir Desember 2015. Kita berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan bahkan dirugikan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Saat pemberlakuan itu, Indonesia tentu dituntut siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dihindarinya, baik dari aspek pembangunan hukum nasional maupun kebijakan publik untuk menghadapi persaingan global. Beberapa aspek pembangunan hukum yang menjadi fokus dalam buku ini, antara lain mengenai e-commerce, kerja sama pangan, dan perlindungan konsumen. Demikian pula dari aspek kebijakan publik yang meliputi, antara lain liberalisasi perdagangan, kawasan perdagangan bebas, investasi, dan etnosentris konsumen. Dari berbagai aspek tersebut, Indonesia perlu menyesuaikan dengan koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai salah satu landasan potensi ekonomi, kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, dan pengaruh globalisasi.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain