Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Penanda Bagikan

Koleksi Elektronik

Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Busyra Azheri - Nama Orang;

Buku ini mendeskripsikan konsep penguasaan negara di bidang mineral dan batu bara yang didasarkan atas konsep negara hukum kesejahteraan (verzorgingsstaat) dalam makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Atas pemikiran tersebut, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (UU Pertambangan) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Dalam UU Minerba terdapat beberapa perubahan prinsip pengelolaan yang mendasar dalam yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa yang berlandaskan pada asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, dalam UU Minerba dilakukan perubahan yang mendasar berkaitan titel hak untuk melakukan aktivitas pertambangan dari Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) menjadi "izin" yang dapat dibedakan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Secara yuridis perubahan ini mempunyai konsekuensi yang sangat urgen, terutama berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan pemerintah selaku pemberi izin. Sehingga pemerintah berhak menentukan prosedur, persyaratan dan melakukan evaluasi atas izin yang diberikan bahkan bisa memberikan sanksi.


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 354.39 AZH p
13003909
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 354.39 AZH p
13003910
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
354.39 AZH p
Penerbit
Jakarta : Rajawali Pers., 2016
Deskripsi Fisik
xii, 108 hlm. ; 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-425--050-8
Klasifikasi
354.39
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tambang dan Sumber Pertambangan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?