Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peradilan adat: pergeseran politik hukum, perspektif undang-undang otonomi khusus Papua
Penanda Bagikan

Koleksi Elektronik

Peradilan adat: pergeseran politik hukum, perspektif undang-undang otonomi khusus Papua

Mohammad Jamin - Nama Orang;

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dasarnya adalah pemberian kewenangan khusus yang lebih luas kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Politik hukum yang mengakui peradilan adat dalam UU Otsus Papua merupakan suatu kemajuan karena telah menggeser politik hukum yang semula tidak mengakui dan mengabaikan menjadi mengakui, sehingga layak disebut dramatic changes. Substansi politik hukum pengakuan peradilan adat yang dirumuskan dalam UU Otsus Papua memiliki problema yuridis tersendiri karena mengandung inkonsistensi didalamnya. Pertama, secara kelembagaan peradilan adat ditempatkan di bawah sub ordinasi peradilan negara sehingga tidal otonom dan tidak mandiri, dan semua putusannya dapat dibatalkan oleh peradilan negara yang memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan. Kedua, politik hukum pengakuan terhadap kewenangan peradilan adat dalam UU Otsus Papua mengandung ketidakjelasan dan kekaburan norma. Ketiga, politik hukum pengakuan terhadap putusan peradilan adat dalam UU Otsus Papua dalam pengaturannya mengandung conflict of norm secara internal. Keempat, problematik yuridis yang lainnya, Uu Otsus Papua,khususnya pasal 50 dan pasal 51 secara normatif bertentangan secara horisontal dengan pasal yang menyatakan tidak ada peradilan di luar peradilan negara dalam Uu No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 340.5 JAM p
13004201
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 340.5 JAM p
13004202
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
340.5 JAM p
Penerbit
Yogyakarta : Yogyakarta.Graha Ilmu., 2014
Deskripsi Fisik
Viii, 278 hlm. ; 26 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786022622505
Klasifikasi
340.5
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Adat - Indonesia- Papua
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?