Image of Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka
Penanda Bagikan

Koleksi Elektronik

Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan hal baru, yang baru dikenal secara luas pada tahun 2002 sejak diundangkannya UU nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003. Pencucian uang dikenal dengan istilah money laundering. Untuk menentukan seseorang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, harus ada minimal dua bukti permulaan yang cukup. Dan untuk setiap satu perkara tindak pidana pencucian uang, akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang itu sendiri dan tindak pidana pemula. Ini juga disebut tindak pidana asal, delik awal atau predicate crime.

Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 345.0268 IRM m
13005654
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 345.0268 IRM m
13005653
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 345.0268 IRM m
13005578
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345.0268 IRM m
Penerbit
Jakarta : Gramedi Pustaka Utama.,
Deskripsi Fisik
xi, 236 hal. ; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-3-7182-5
Klasifikasi
345.0268
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pencucian uang
Hukum - Pencucian uang di Indonesia
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar