Text

Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Monor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh LJK Indonesia.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

333.21 KAJ

Penerbit

Jakarta : Pusat Pemantauan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI., 2020

Deskripsi Fisik

xxxv + 233 hlm, 25 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-92366-5-6

Klasifikasi

333.21

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Otoritas Jasa Keuangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar