Koleksi Elektronik

Provincie West-Java Jaarverslag

---

Buku ini berisikan laporan tahunan sebuah Provinsi (Jawa Barat) di tahun pemerintahan 1932. Tertuang dalam buku ini segala kebijakan yang diambil dalam bidang ekonomi. Berikut secuplik kata pengantar yang ditulis oleh Gubernur yang menjabat pada saat itu:

Pada masa itu, masalah keuangan yang mendesak merupakan hal yang tengah melanda Provinsi Jawa Barat. Jelaslah bahwa depresi ekonomi tentu berdampak buruk terhadap pendapatan provinsi itu sendiri, terlebih lagi di mana provinsi tersebut memutuskan untuk mengurangi tekanan pada penduduknya. Sulit menerima kenyataan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Negara untuk meningkatkan pendapatan Negara dalam operasi mereka secara nyata mempengaruhi sumber daya provinsi, yang baik dalam pengenalan pajak kendaraan bermotor pusat dan dalam peningkatan laju aliran garam sehingga timbul pertanyaan apakah konsekuensi ini seharusnya tidak ditanggung oleh Negara.
Kekecewaan besar mengakibatkan Pemerintah Pusat menarik diri dari pengaturan keuangan yang telah dibuat, yang terkait langsung dengan pemberian tugas pemerintah oleh provinsi. Bahkan masuk akal jika Provinsi tidak mendapatkan keuntungan dari penurunan standar hidup. Provinsi justru seharusnya membantu meringankan kesulitan keuangan. Namun sangat disesalkan bahwa dalam upayanya Negara terancam kehilangan pekerjaan umum dengan nilai kapital puluhan juta telah dipercayakan kepada Provinsi, yang harus dilindungi dari degradasi. Provinsi dipercayakan dengan layanan kesejahteraan yang paling penting, seperti Irigasi dan Penyuluhan Pertanian, dan bahwa layanan ini tentunya tidak dapat memenuhi syarat untuk mutilasi dan pembongkaran. Diskon tunjangan Negara, yang diharapkan berjumlah lebih dari NLG 2,5 juta pada tahun 1934, yaitu 45% dari tunjangan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan apakah Pemerintah memperhitungkan hal-hal tersebut di atas secara memadai.
Berkenaan dengan pengalihan tugas lebih lanjut, setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi, harus disebutkan bahwa Pemerintah kini akhirnya memutuskan bahwa yang disebut daerah irigasi yang dikecualikan akan segera dialihkan ke Provinsi, sementara pemeliharaan bangunan Tanah juga akan dipercayakan kepada Provinsi. Perlu juga diingat bahwa, atas dasar pemotongan, juga diputuskan agar penjualan regieopium dilakukan dengan menggunakan pejabat provinsi yang ditugasi penjualan garam, sementara akhirnya pemerintah provinsi juga tunduk pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pusat. Keterlibatan provinsi-provinsi ini pada dasarnya memiliki arti penting yang dapat dilihat dari keyakinannya pada efisiensi asosiasi provinsi untuk pelaksanaan tindakan-tindakan umum yang efisien dan ekonomis. Cara cepat Provinsi mengatasi keberatan besar sebagai akibat dari penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pusat yang sangat tertunda, dapat mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan apakah ia tidak dapat melakukannya tanpa badan-badan Nasional yang mahal dalam lebih banyak kasus. untuk melihat tugas pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik. Gubernur Provinsi Jawa Barat, C. A. SCHNITZLER.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PRO

Penerbit

: ., 1932

Deskripsi Fisik

vii, 270 hlm. ; 24 cm.

Bahasa

Dutch

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

352 PRO

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan ekonomi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

S.N.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar