Referensi

Provincie West-Java Jaarverslag 1926

---

Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang mengikatnya dengan undang-undang desentralisasi tahun 1903 tampaknya kurang perlu menekankan perbedaan karakteristik. Lagi pula, seperti pada tahun 1921, mantan Menteri S. de Graaff menjelaskan dalam Nota Penjelasannya atas rancangan Undang-Undang yang mengamandemen Peraturan Pemerintah: "itu tidak kurang dari perubahan hakikat sistem administrasi kolonial, di mana tidak, seperti dalam sistem pemerintahan kolonial yang ada saat ini. ketentuan, pemisahan dana untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah mana pun adalah gagasan utama, tetapi pembentukan komunitas independen "; dan Colijn telah menyatakan dirinya dengan hormat:" Piagam yang kami tunjuk ke Hindia menunjukkan jalan Kemandirian politik harus menjadi bagian ujian dari kebijaksanaan politik, yang di satu sisi membutuhkan desentralisasi pemerintah pusat, dan di sisi lain, persiapan otonomi sampai tingkat tertentu ”. *) Bukan tanpa perjuangan proses pembangunan yang telah berlangsung sejak pembentukan provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Januari 1926 ini berlangsung. Perintah tahun 1913 kepada Komisaris Pemerintah untuk mempersiapkan reformasi pemerintahan, yang menyatakan sebagai dalil pertama: 'Pembentukan daerah yang lebih luas, begitu terorganisir dan dilengkapi dengan sarana administrasi, khususnya tugas pembantuan tugas penting secara bertahap dapat diberikan kepada badan-badan tersebut sehubungan dengan cabang-cabang pelayanan yang tidak boleh menurut sifatnya atau karena alasan khusus tetap berada dalam administrasi langsung dengan Pemerintah itu sendiri, tetapi juga: yang komposisinya menuntut perwakilan, khususnya dari elemen penduduk asli, menemukan pemenuhan tanpa kompromi, "Laporan yang diterbitkan pada tahun 1914 juga dengan jelas menekankan yang pertama dengan pernyataan jujur:" bahwa kapasitas administrasi yang tinggi lebih diutamakan daripada representasi kepentingan dan bahwa waktunya tidak tepat untuk Dewan Provinsi."

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352 PRO

Penerbit

Batavia : Dewan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 1926., 1927

Deskripsi Fisik

250 hlm. ; Tab. ; App. ; 22 cm

Bahasa

Dutch

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

352

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Politik
Provinsi Jawa Barat
Laporan rutin tahunan
pemerintahan Hindia Belanda
Politik Kekuasaan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dewan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 1926

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar