Koleksi Elektronik

Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman fikih dan hukum positif

---

Penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat oleh masjid perkotaan masih eksis di bulan Ramadan, terutama penghimpunan zakat fitrah. Dari praktik yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat yang dilakukan di masjid lebih didasari pada pemahaman fikih zakat saja tidak dengan aturan hukum positif, meskipun masjid berada di wilayah perkotaan, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan hukum yang ada. Di antara faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tidak maskimalnya sosialisasi, tidak adanya penegakan hukum, faktor lingkungan dan sikap masyarakat. Pemahaman fikih zakat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masih terbilang tradisional dan erat dengan kebiasaan yang telah dilakukan bertahun tahun, sedangkan pemahaman mereka terkait aturan hukum tentang pengelolaan zakat masih belum komprehensif dan cenderung belum teraplikasikan secara riil dalam pengelolaan zakat yang dilakukan. Pola penghimpunan zakat yang dilakukan hanya bersifat pasif yaitu menunggu muzaki yang membayar zakat kepada DKM sementara pola pendistribusiannya dilakukan hanya pada kegiatan komsumtif tradisional berupa pemberian beras dan nominal uang tertentu atau dalam bentuk makanan pokok lainnya. Penelitian ini sependapat dengan Miftah (2007) yang menyelaraskan zakat dalam dimensi agama dan negara; yaitu bahwa zakat harus dijalankan sesuai perintah agama dan juga sejalan dengan tuntutan hukum yang berlaku sehingga para pengelola zakat yang belum menyesuaikan harus segera ditertibkan, seperti halnya masjid-masjid. Begitu pula dengan hasil penelitian Wijayanto (2019) yang mengungkapkan bahwa masjid-masjid yang mengelola zakat dapat dikatakan belum mematuhi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat selama mereka belum menyesuaikan diri untuk menjadi UPZ sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Di sisi lain, tesis ini untuk sebagian hasilnya tidak sejalan dengan penelitian Harninta dan Prihartini (2013). Mereka berpendapat bahwa hanya BAZNAS serta LAZ yang berwenang mengelola zakat, padahal amil zakat perorangan atau tradisional (termasuk di dalamnya adalah masjid-masjid) boleh juga melakukan pengelolaan zakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan penjelasan yuridis-normatif mengenai peraturan-peraturan zakat serta dilengkapi penggambaran implementasi empiriknya di masjid-masjid dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan tentang zakat dan masjid yang diolah dengan metode analisis kualitatif.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

297.414 RIZ p

Penerbit

Tasikmalaya : Edu Publisher., 2020

Deskripsi Fisik

xvi, 234 hlm. : il. ; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-7640-23-3

Klasifikasi

297.414

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Manajemen Zakat

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar