Koleksi Elektronik

Perlindungan hukum pekerja rumah tangga berbasis hak konstitusional

---

Polemik Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja dan/atau bukan sebagai pekerja menjadikan salah satu penyebab PRT tidak mendapat perlindungan hukum dari UU Ketenagakerjaan vis a vis RUU Cipta Kerja. Polemik tersebut semakin dipertegas oleh fakta historis bahwa kemunculan PRT merupakan proses sosial budaya masyarakat sehingga memunculkan ragam istilah yang variatif, seperti budak, abdi, ngenger, emban, rewang, bedinde, batur atau babu, pramuwisma, dan Pembantu Rumah Tangga atau disebut dengan istilah ‘pembantu’, sampai Asisten Rumah Tangga. Padahal, secara yuridis PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja/buruh sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, politik hukum ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada PRT mengakibatkan mereka mengalami kondisi yang tidak memiliki perlindungan hukum. Hal ini merupakan pengabaian hak konstitusional PRT sebagai pekerja sekaligus sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

344 TRI p

Penerbit

Yogyakarta : Deepublish., 2020

Deskripsi Fisik

xii, 237 hlm.; 15,5 x 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786230210761

Klasifikasi

344

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Perlindungan hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Trianah Sofiani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar