Text

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

---

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki itikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 KAR p

Penerbit

Jakarta : Prenadamedia Group., 2015

Deskripsi Fisik

xviii, 362 hlm.; 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-7985-41-4

Klasifikasi

343.03

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Keuangan daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Hendra Karianga

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar