Text

Penegakan kedaulatan negara di udara: airways di atas alur laut kepulauan Indonesia

---

Pada 3 Juli 2003, mencuat “Kasus Bawean”. Ada lima pesawat F18- yang terbang dari Kapal Induk Amerika Serikat (AS), Carl Vinson, yang berlayar pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), berada di sekitar Pulau Bawean dalam rangka pengamanan kapal induk. Pesawat tersebut terbang dan melakukan berbagai manuver. Karena pesawat tersebut tidak memiliki izin dan tidak berkomunikasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan penerbangan, dua pesawat F16- TNI AU terbang dari Lanud Iswahyudi Madiun untuk melaksanakan identifikasi. Dua pesawat tempur saling berhadapan tanpa komunikasi hingga hampir terjadi pertempuran. Untungnya, para pilot tersebut melaksanakan prosedur identifikasi secara benar dan pesawat F18- kembali ke kapal induk dengan aman.

Kasus tersebut hanyalah bagian kecil dari perbedaan tafsir soal rute udara di atas ALKI yang terdapat dalam Convention on International Civil Aviation. Secara khusus, dalam Pasal 53 terkait pesawat militer yang berbunyi, “penerbangan secara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin”. Dalam “Kasus Bawean”, AS menyatakan bahwa menerbangkan pesawatnya dari kapal induk adalah suatu keadaan ”normal semata-mata” sesuai ketentuan normal untuk kepentingan pengawasan kapal induknya. Sementara itu, Indonesia menyatakan, apa yang dilakukan oleh pesawat AS adalah pelanggaran, baik terhadap UNCLOS 1982 maupun terhadap Hukum Udara. Hal ini berdampak pada aspek pertahanan negara yang dapat berimplikasi internasional, seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman.

Perbedaan penafsiran timbul karena aturannya tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana penggunaan rute udara di atas ALKI, baik untuk pesawat negara maupun sipil. Maka, pertanyaannya, bagaimanakah status penggunaan rute udara di atas ALKI? Apakah ada pertentangan penggunaan rute udara di atas ALKI dengan Hukum Udara? Dan apabila ada pertentangan, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh TNI AU serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik atas penggunaan rute tersebut?

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

341.46 HAK p

Penerbit

Jakarta : Kompas Gramedia., 2019

Deskripsi Fisik

xvi, 168 hlm.: ilus.; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786024126278

Klasifikasi

341.46

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kedaulatan Nasional
Hukum udara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Chappy Hakim

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar