Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Dasar-dasar hukum beracara di pengadilan niaga
Penanda Bagikan

Text

Dasar-dasar hukum beracara di pengadilan niaga

Rachmadi Usman - Nama Orang; Noor Hafidah - Nama Orang; Diana Rahmawati - Nama Orang;

DASAR DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No 1 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang undang dengan UU No 4 1998 Kemudian berdasarkan UU No 37 2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4 1998 yang meliputi aspek hukum formal hukum beracara maupun hukum materiilnya yang mengatur ketentuan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU Baik Perpu No 1 1998 juncto UU No 4 1998 maupun UU No 37 2004 sesungguhnya bukanlah perundang undangan yang secara khusus mengatur pembentukan pengadilan niaga hanya saja di dalamnya menyebutkan bahwa pengadilan niaga diberikan wewenang untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa perkara perkara yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan oleh undang undang Perkara lain di bidang perniagaan dimaksud meliputi sengketa perkara perkara di bidang kekayaan intelektual yakni sengketa sengketa desain industri desain tata letak sirkuit terpadu hak cipta paten merek dan indikasi geografis dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan LPS serta perkara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam dan berdasarkan pada UU No 31 2000 UU No 32 2000 UU No 28 2014 UU No 13 2016 UU No 20 2016 UU No 24 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 2009 dan UU No 5 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 2020


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 347.05 USM d
6010101001689082024
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 347.05 USM d
6010101001689092024
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
347.05 RAC d
Penerbit
Jakarta : Kencana., 2023
Deskripsi Fisik
xix, 737 hlm. ; 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-384-305-8
Klasifikasi
347.05 RAC d
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum acara perdata
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?