Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Penanda Bagikan

Text

Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Merry Tjoanda - Nama Orang;

Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa sehingga prinsip dan norma hukum publik juga berlaku pada kontrak pengadaan barang dan jasa.

Buku ini mengungkit hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Adanya hubungan kontraktual ini didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara di mana pemerintah selaku jabatan yang menjadi dasar bagi kontrak pengadaan barang dan jasa. Terlibatnya pemerintah terkait dengan jabatan pemerintahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa harus dibedakan dalam kedudukan sebagai wakil dari jabatan maupun wakil dari badan hukum publik. Hal ini tentunya diperlukan untuk membatasi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri Buku ini mengupas kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara filosofis, asas-asas hukum kontrak, teori-teori hukum kontrak, dan syarat-syarat kontrak, dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berikut Daftar Isi Buku Hukum yang berjudul Buku Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya:

Introduksi
Kefaktualan
Implikasi Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Prinsip Hukum untuk Memberikan Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Sarana Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa
Inferensi dan Rekomendasi


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 346.023 TJO k
6010101001699782024
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 346.023 TJO k
6010101001699772024
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
346.023 TJO k
Penerbit
Yogyakarta : Deepublish., 2023
Deskripsi Fisik
xiv; 241 hlm + 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-02-5860-2
Klasifikasi
346.023
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Administrasi-Indonesia
kontrak pemerintahan
hukum - pengadaan barang dan jasa
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?