Text

Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintah)

---

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya dari pemerintah. Buku ini berisi penjelasan seputar akuntansi pemerintahan, peranan dari akuntansi pemerintahan, serta karakteristik akuntansi pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan, pelaksanaan anggaran negara, dan pelaporan realisasinya. Karena fungsinya yang sedemikian rupa maka disebut juga akuntansi anggaran. Pengertian akuntansi pemerintahan adalah dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (nonprofit organization). Manfaat akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan dalam pencatatan, pelaksanaan anggaran negara dan pelaporan realisasinya. Karena fungsinya yang sedemikian rupa maka dapat disebut juga akuntansi anggaran. Karakteristik akuntansi pemerintahan, di antaranya pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga di dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan; pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan; di dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan dapat mempergunakan lebih dari satu jenis dana; akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal, seperti untuk membangun gedung atau mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional; dan akuntansi pemerintah bersifat sangat kaku karena hanya bergantung pada peraturan perundang- undangan akuntansi pemerintah yang tidak kenal tentang perkiraan modal dan laba ditahan di neraca. Siklus akuntansi keuangan daerah sejatinya sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Perbedaannya terdapat pada langkah atau alurnya. Pada akuntansi keuangan daerah, setelah penyusunan NSSP (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian) bisa langsung dibuatkan Laporan Perhitungan APBD. Namun, untuk alasan kemudahan pembuatan laporan, setelah NSSP dibuat maka akan ditutup oleh Jurnal Penutup dan akan langsung dibuatkan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal (R/K Pemda), dan Neraca. Tentunya setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Bukti transaksi pada sistem akuntansi daerah dikategorikan menjadi tiga, yaitu Bukti Penerimaan Kas, Bukti Pengeluaran Kas, dan Bukti Memorial yang kemudian dimasukkan ke Jurnal Umum.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

336 SAD g

Penerbit

Yogyakarta : Deepublish., 2020

Deskripsi Fisik

xvi ; 169 hlm + 25 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-02-0707-5

Klasifikasi

336

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Akuntansi pemerintahan
keuangan negara - akuntansi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar