Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Pemilu: Perspektif Penguatan Demokrasi
Penanda Bagikan

Text

Penegakan Hukum Pemilu: Perspektif Penguatan Demokrasi

Sarjiyati - Nama Orang; Anik Tri Haryani - Nama Orang; Bambang Heru Sutrisno - Nama Orang;

Buku Hukum berjudul Buku Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Penguatan Demokrasi merupakan karya Sarjiyati, Anik Tri Haryani & Bambang Heru Sutrisno. Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu upaya guna mewujudkan negara demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu menjadi motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum untuk menangani pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran pemilu meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu. Keempat jenis pelanggaran pemilu tersebut diproses dan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilu, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berikut Daftar Isi Buku Hukum berjudul Buku Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Penguatan Demokrasi, diantaranya:

Prolog
Tinjauan Tentang Pemilihan Umum
Tindak Pidana Pemilu
Netralitas Aparatur Sipil Negara
Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu
Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Subjek Hukum dalam Ketentuan Pidana Pemilihan Umum
Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Pemilu
Negara Hukum yang Demokratis


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 342.07 SAR p
6010101001700172024
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 342.07 SAR p
6010101001700182024
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.07 SAR p
Penerbit
Yogyakarta : Deepublish., 2023
Deskripsi Fisik
xii ; 229 hlm + 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-02-7693-4
Klasifikasi
342.07
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemilihan umum
Hukum Pemilu
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?