Text

Politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

---

Buku ini adalah hasil penelitian penulis pada saat menempuh pascasarjana pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Mataram, kemudian setelah menjadi seorang dosen baru terpikir untuk menyempurnakan buku ini menjadi karya tulis yang bisa dijadikan referensi dan rujukan pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik guna menunjang bahan kepustakaan khususnya untuk mahasiswa S-1, S-2 dan S-3. Di samping itu juga banyak yang meminta naskah ini untuk bisa diterbitkan menjadi buku karena terkait dengan judul dan materi buku ini masih sangat minim dan sangat dibutuhkan di dunia perguruan tinggi guna mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan seluk beluk sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari perubahan pertama pada tahun 1999 s.d. tahun 2002. Adapun buku ini terdiri dari 6 bab yaitu bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri atas: pertama tentang latar belakang; kedua keberadaan DPD RI di Indonesia; ketiga sistem bicameral di beberapa daerah di Indonesia dan beberapa negara seperti Inggris, Amerika dan Belanda; keempat beberapa bentuk negara di dunia; kelima teori dan konsep sistem parlemen di Indonesia; dan keenam metodologi hukum dan metodologi penelitian hukum. Pada bab kedua membahas tentang politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang terdiri atas: pertama latar belakang terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah; kedua politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia; ketiga perdebatan panitia PAH I tahun 1999 dan panitia PAH tahun 2000–2002; dan keempat tinjauan checks and balances sistem ketatanegaraan Indonesia pasca- dan pra-amandemen UUD 1945. Padan bab ketiga membahas tentang kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang. Kemudian pada bab keempat membahas tentang konsep pengaturan kedudukan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang ke depan. Pada bab kelima membahas tentang proses pemilihan dan pengangkatan DPD RI dan pada bab keenam adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran terkait dengan konsep ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya: 1. Politik Hukum Pembentukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia 2. Kedudukan DPD dalam Pembentukan UU 3. Konsep Pengaturan Kedudukan Fungsi DPD dalam Pembentukan UU 4. Proses Pemilihan dan Pengangkatan DPD RI

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ROS p

Penerbit

Yogyakarta : Deepublish., 2022

Deskripsi Fisik

xii; 248 hlm + 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-02-5063-7

Klasifikasi

342

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum Tata Negara
Hukum
Dewan Perwakilan Daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar