Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Masalah pendidikan dan kesehatan di papua : kebijakan, tata kelola anggaran, dan infrastruktur
Penanda Bagikan

Text

Masalah pendidikan dan kesehatan di papua : kebijakan, tata kelola anggaran, dan infrastruktur

Aisah Putri Budiarti - Nama Orang; Cahyo Pamungkas - Nama Orang; Rosita Dewi - Nama Orang; Septi Satriani - Nama Orang;

Banyak kajian tentang pembangunan di Papua selama ini melihat pada proses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pencapaian apa yang telah diraih selama ini. Kajian pendahulu berfokus pada pembangunan dengan perspektif umum mulai dari pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yang menjadi empat prioritas utama pembangunan di Papua.

Dalam tulisan ini, kajian mengangkat isu lebih spesifik tentang pembangunan pendidikan dan kesehatan; dengan secara lebih khusus lagi melihat pada aspek regulasi dan kebijakan, tata kelola anggaran dan pembangunan infrastrukturnya. Kajian ini diharapkan dapat mengisi gap penelitian mengenai pembangunan di Papua sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi spesifik bagi para pembuat kebijakan.

Kajian yang didasarkan pada penelitian di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Tambrauw dan Sorong, ini menemukan bahwa meski kebijakan dan anggaran sudah banyak yang dibuat dan
L dialokasikan untuk Papua, namun hasil pembangunan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Problem pembangunan ini termasuk di dalamnya berasal dari aspek regulasi, anggaran, dan infrastruktur. Ada empat aspek regulasi yang menjadi sumber persoalan, termasuk: tidak adanya grand design pembangunan Papua, lemahnya koordinasi aturan dan program teknis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih hukum.

Masalah regulasi ini diperburuk dengan problem tata kelola anggaran yang buruk, termasuk: perencanaan dan penganggaran yang tidak berpihak pada Orang Asli Papua, buruknya tata kelola dan hambatan birokrasi/sistem pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran pembangun, serta penyalahgunaan anggaran
oleh pemerintah daerah.


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 362.1 CAH m
6010101001696342024
Tersedia
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 362.1 CAH m
6010101001696332024
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
362.1 CAH m
Penerbit
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2019
Deskripsi Fisik
xviii, 188hal.; 21cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786024338800
Klasifikasi
362.1
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pendidikan
Kesehatan, pelayanan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?