Text

Mengapa di Zaman Keterbukaan Publik Para Aparatur Takut menjadi Pimpinan Proyek

---

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa di indonesia, bab dua tentang membaca faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aparatur sipil negara dalam pengadaan barang/jasa, dan bab tiga tentang merancang langkah-langkah antisipatif

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukungan dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, transfaran dan akuntabel, dan untuk meningkatkan efektif dan efisien dalam penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan publik, transparan, akuntabel, dan bebas kolusi, nepotisme serta menerapkan prinsip kompetisi, persaingan yang sehat dalam proses pelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga diperoleh barang/jasa sesuai dengan yang di inginkan terjangkau dan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan dalam mengelola keuangan negara, sumber daya yang bersih akan menjamin kelancaran dan akurasi dalam pengadaan barang/jasa, kenyataannya yang terjadi di beberapa satuan kerja baik di lingkungan nasioanl, mapun di tingkat Provinsi, kabupaten kota sering di dapati permasalahan dalam mengelola keuanga negara khususnya dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, kesalahan dimaksud baik di sengaja maupun tidak disengaja mengakibatkan kerugian negara. Kesalahan yang terjadi pada umumnya bersumber dari subjek Sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Faktor-faktor sanksi hukum dipandang berpengaruh terhadap perilaku aparatur dalam pengadaan barang/jasa. Secara simultan faktor-faktor kompetensi, kompensasi dan sanksi hukum berpengaruh terhadap perilaku aparatur dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini hanya terbatas pada responden yang memiliki atau aparatur yang duduk di kepanitiaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kota palembang, dipilhnya Kota Palembang sebagai lokasi penelitian, didasarkan asumsi bahwa beberapa tahun terakhir Kota Palembang sering menjadi sorotan kasus-kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini tidak merujuk kepada salah satu unit kerja, tetapi lebih difokuskan pada aparatur secara umum di beberapa unit kerja pemerintah Kota Palembang.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

352.598 SUS m

Penerbit

Yogyakarta : Deepublish., 2018

Deskripsi Fisik

xii, 100 hlm.; 20 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-453-748-7

Klasifikasi

352.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan pertama

Subjek

Manajemen – proyek
Hukum - aparatur negara
Akuntabilitas publik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar