Text

Otonomi daerah desentralisasi tanpa revolusi: Kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

---

Salah satu penyebab terbesar kegagalan Indonesia dalam mempertahankan pembangunan adalah pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Tatkala organisasi-organisasi raksasa di seluruh dunia, baik itu organisasi pemerintahan maupun bisnis, mulai memasuki era desentralisasi, Republik Indonesia di Era Orde Baru masih asyik dengan pola sentralisasinya. Perundang-undangan desentralisasi yang disusun pada awal Orde Baru, UU 5/1974 menjadi pajangan semata. Memasuki Orde Reformasi pemerintah menyusun undang-undang otonomi daerah, UU 22/1999. Perundang-undangan ini menjadi salah satu bagian penting dari pemulihan Indonesia. Namun, melaksanakan perundang-undangan ini "begitu saja" mengundang risiko yang cukup besar, karena terdapat sejumlah "lubang" yang harus ditutup. Buku ini tidak saja berusaha menemukan "lubang-lubang" tersebut dan menawarkan pemecahannya, melainkan lebih jauh menemukan solusi dari sisi manajemen untuk melaksanakan desentralisasi di negeri yang sangat besar ini.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

352 DWI o

Penerbit

Jakarta : Elex Media Komutindo., 2000

Deskripsi Fisik

xxxvii; 209 hlm ; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-20-1789-5

Klasifikasi

352

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Desentralisasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar