Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Public interest advocacy :kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara /
Penanda Bagikan

Text

Public interest advocacy :kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara /

Arshinta Fitri Diyani - Nama Orang; Yayat Sri Hayati - Nama Orang; Nuraini - Nama Orang;

Bibliografi : halaman 179-190Kewenangan pengujian konstitusional yang merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari prinsip checks and balances yang mulai diadopsi dalam UUD Tahun 1945. Salah satu bentuk dari independensi dan Imparsial mahkamh konstitusi bisa dilihat dari norma norma yang tertuang dalam putusannya sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan dimensi yang lebih luas untuk memperbaiki konsep pembentukan sistem hukum dan politik hukum di Indonesia oleh pembentuk undang-undang (legislatif). Kewenangan konstitusional MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari uraian diatas, muncul beberapa hal yang menjadi pertanyaan mengenai pertimbangan apa yang mendasari para pemohon diberikan legal standing dan tidak diberikan legal standing untuk melakukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi? Kejelasan mengenai legal standing memang memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya ketika pemohon menyandang status sebagai lembaga swadaya masyarakat. Buku ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana kedudukan legal standing Public Interest Policy dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI 342.598 DIY p
13207927
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.598 DIY p
Penerbit
: .,
Deskripsi Fisik
xvi, 191 halaman ; 23 cm
Bahasa
English
ISBN/ISSN
978-623-08-0365-9
Klasifikasi
342.598
Tipe Isi
teks
Tipe Media
tanpa perantara
Tipe Pembawa
tanpa perantara
Edisi
Cetakan ke-1 November 2023
Subjek
Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Dr. Arshinta Fitri Diyani, S.Fil., M.H. ; editor, Yayat Sri Hayati ; copy editor, Nuraini
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?